Perumahan Griya Mulia

PORTFOLIO

Griya Mulia Pelita 7

PROJECT DETAIL

Pengembang : Griya Mulia Property (PT BPRS Mulia Berkah Abadi)
Lokasi : Depok, Jawa Barat
Luas : ± 10 H
Tahun Pelaksanaan : 2018
Harga Rumah : Rp.350,000.000 – Rp. 800.000.000

Griya Mulia Pelita 7

Perumahan muslim Cluster Pelita Sawangan, salah satu project dari BPRS MULIA BERKAH ABADI dengan konsep hunian 2 lantai istimewa berada di dalam kavling pelita air service pelita tujuh pancoran mas, rangkapan jaya baru, kota depok.

Hanya menempuh waktu 5 menit anda bisa berwisata islami ke masjid kubah emas depok setiap hari.

Miliki segera Griya Mulia Pelita 7 dengan harga penawaran terbaik dari kami. UNIT SANGAT TERBATAS!!!

Lokasi lain

Tampak Depan

Kamar Tidur 1 Lt 2

Kamar Tidur 2 lt 2

LOGO GRIYA MULIA putih

Tampak Depan

Ruang Tamu & Keluarga lt 1

Kamar Mandi lt 1

LOGO GRIYA MULIA putih
LOGO GRIYA MULIA putih
LOGO GRIYA MULIA putih
LOGO GRIYA MULIA putih
LOGO GRIYA MULIA putih
LOGO GRIYA MULIA putih
LOGO GRIYA MULIA putih
LOGO GRIYA MULIA putih

Kamar Tidur Lt 1

Halaman Belakang

Ruang Keluarga lt 2

Apa yang membuat
Griya Mulia Pelita 7 berbeda?

Salah satu project dari BPRS MULIA BERKAH ABADI dengan konsep hunian 2 lantai istimewa berada di dalam kavling pelita air service pelita tujuh pancoran mas, rangkapan jaya baru, kota depok.
Hanya menempuh waktu 5 menit anda bisa berwisata islami ke masjid kubah emas depok setiap hari.
Miliki segera Griya Mulia Pelita 7 dengan harga penawaran terbaik dari kami. UNIT SANGAT TERBATAS!!!

Apa yang ditawarkan?

1. Pilihan type rumah mulai 2 lantai.
2. Design rumah terkini dan terkesan modern.
3. Sistem keamanan yang awasi oleh satu gerbang.
4. Lokasi dekat dengan Masjin Kubah Emas.
5. Sudah disediakan pembiayaan yang terjangkau dan tdk memberatkan.

6. GRIYA MULIA PELITA 7 di develop oleh perusahaan yang sudah
   berpengalaman dan profesional membangun perumahan.

Untuk luas tanah yang kurang dari 600 meter persegi peningkatan hak menjadi SHM cukup sederhana yaitu dengan mengajukan peningkatan hak ke Kantor Pertanahan, kemudian Kantor Pertanahan melakukan perubahan haknya dengan cara langsung menulis di halaman sertifikat bahwa haknya sudah ditingkatkan menjadi Hak Milik. Apabila proses peningkatan hak sudah selesai maka nomor haknya yang berupa HGB digantikan dengan nomor hak berupa SHM, tanpa mengganti buku sertifikatnya. Proses ini tidak memerlukan waktu yang lama, jika semua persyaratan dilengkapi maka prosesnya tidak lebih dari 7 hari kerja. Syarat-syarat yang harus dilampirkan untuk permohonan peningkatan hak menjadi Hak Milik adalah sebagai berikut: Asli sertifikat HGB, Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal, Foto copy SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun berjalan , Foto copy identitas pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KTP dan KK), PM1 dari kelurahan yang menyatakan bahwa rumah digunakan untuk tempat tinggal (dalam hal rumah tidak memiliki IMB). Inilah anehnya negara kita, sangat banyak ditemukan bahkan di Jakarta rumah didirikan dengan tanpa IMB. Melampirkan pernyataan bahwa pemohon akan memiliki SHM tidak lebih dari 5 bidang atau keseluruhan 5000 m2 (lima ribu meter persegi). Form pernyataan ini disediakan oleh BPN, bisa diambil di Kantor Pertanahan setempat. Hal ini untuk memenuhi syarat yang diatur dalam Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal, Surat kuasa, jika pengurusan dikuasakan kepada pihak tertentu. Kebanyakan masyarakat lebih percaya kepada kantor Notaris untuk mengurus peningkatan hak ini. Selain karena masyarakat tidak perlu repot-repot ke BPN juga dengan menyerahkan pengurusan kepada Notaris juga terjamin keamanannya. Surat pernyataan bahwa tanah tidak sengketa. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh kantor pertanahan. Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa tanah yang bisa diajukan SHM adalah tanah yang dipergunakan untuk rumah tinggal atau peruntukan tertentu yang disyaratkan undang-undang, seperti organisasi kemanusiaan, badan keagamaan dan badan-badan atau organisasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang.